AMI Soroti Perbedaan Keterangan Polrestabes dan BNNK Surabaya soal Asesmen Tiga Anggota DPRD

SURABAYA – Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan tiga anggota DPRD dari sejumlah daerah di Jawa Timur mendapat sorotan dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).

Sorotan tersebut muncul setelah AMI menemukan adanya perbedaan informasi mengenai proses asesmen yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menyampaikan bahwa delapan orang yang diamankan dalam penggerebekan di sebuah hotel telah menjalani proses yang berkaitan dengan asesmen di BNN Kota Surabaya. Polisi juga menyatakan perkara tersebut diproses melalui mekanisme restorative justice.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme restorative justice diterapkan terhadap delapan orang tersebut. Salah satu alasan yang disampaikan polisi adalah jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan berada di bawah batas sebagaimana ketentuan yang dirujuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Perkara itu bermula dari penggerebekan di sebuah kamar hotel di Surabaya pada Senin, 28 September 2026. Polisi mengamankan delapan orang dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan narkotika.

Dari pemeriksaan yang disampaikan kepolisian, tujuh orang dinyatakan positif menggunakan ekstasi, sedangkan seorang berinisial N disebut positif sabu dan ekstasi. Polisi juga menyebut adanya pihak berinisial C yang diduga menjadi pemasok dan kini masuk dalam daftar pencarian orang.

Dalam perkembangan berikutnya, AMI melakukan konfirmasi langsung kepada BNNK Surabaya untuk memperoleh kejelasan mengenai proses asesmen tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan AMI, Humas BNNK Surabaya, Indah, menyatakan belum mengetahui adanya asesmen terpadu yang secara khusus berkaitan dengan tiga anggota DPRD tersebut.

Perbedaan informasi itu kemudian dipertanyakan Ketua Umum AMI Baihaki Akbar.

Baihaki mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara jelas tahapan hukum yang sedang dijalankan. Menurut dia, apabila asesmen memang dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara, publik perlu mendapatkan informasi mengenai mekanisme tersebut.

“Polrestabes menyampaikan bahwa mereka dibawa ke BNNK untuk asesmen. Kami kemudian datang langsung ke BNNK untuk memastikan. Tetapi Humas BNNK mengatakan tidak mengetahui adanya asesmen tersebut,” ujar Baihaki.

Ia menilai perbedaan keterangan tersebut perlu segera dijelaskan oleh pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

AMI mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari pihak yang melaksanakan asesmen, waktu pelaksanaan, lokasi asesmen, hasil pemeriksaan, hingga lembaga yang memberikan rekomendasi.

Menurut Baihaki, penjelasan tersebut penting karena asesmen dapat menjadi bagian dari proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.

“Kalau memang ada asesmen, masyarakat berhak mengetahui prosesnya secara jelas. Dasarnya apa, siapa yang melakukan, serta rekomendasi tersebut berasal dari siapa,” katanya.

Sementara itu, terkait restorative justice, kepolisian sebelumnya memastikan proses terhadap delapan orang tersebut tetap dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

AMI menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk meminta perlakuan hukum tertentu terhadap tiga anggota DPRD yang diamankan.

Baihaki menyebut pihaknya justru meminta agar seluruh prosedur dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat memahami dasar hukum yang digunakan.

Menurut AMI, status seseorang sebagai pejabat publik seharusnya tidak mengurangi transparansi dalam proses hukum.

“Yang kami minta adalah kepastian bahwa prosedurnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda dari dua institusi,” ujarnya.

AMI selanjutnya meminta Polrestabes Surabaya dan BNNK Surabaya memberikan penjelasan terkait perbedaan informasi mengenai proses asesmen tersebut.

Bagi AMI, klarifikasi dari kedua institusi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan perkara.

Di sisi lain, proses hukum terhadap perkara tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama karena di dalamnya terdapat tiga orang yang diketahui merupakan anggota DPRD dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur.

Dengan adanya perbedaan keterangan mengenai asesmen, AMI berharap aparat penegak hukum maupun lembaga terkait dapat memberikan informasi yang terbuka mengenai setiap tahapan penanganan perkara.

Publik pun masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut.