Forum Warga dan Sejumlah LSM Laporkan Kades Duwet ke Kejari Kabupaten Kediri, Soroti Proyek Gedung Desa

KEDIRI KABUPATEN – Forum Masyarakat Peduli Desa Duwet bersama Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kediri Melawan menyampaikan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran di Desa Duwet, Kecamatan Wates.

Pengaduan itu tercatat dalam laporan bernomor 003/PBM/PMD-DUWET/IX/2026 dan bertanggal 24 September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok masyarakat dan sejumlah LSM meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai dugaan yang mereka sampaikan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Laporan tersebut mendapat pendampingan dari LSM AMANAT SUARA RAKYAT yang dipimpin Muhammad Faal serta LSM LPAKN. Pihak pelapor menyebut Kepala Desa Duwet yang dikenal dengan sapaan Gogik sebagai pihak yang dilaporkan.

Menurut pelapor, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan pungutan liar. Namun, seluruh tuduhan tersebut masih berupa laporan masyarakat dan memerlukan proses pemeriksaan serta pembuktian oleh pihak yang berwenang.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah pembangunan gedung desa yang disebut belum rampung. Pelapor mencatat adanya anggaran pembangunan yang dikucurkan secara bertahap selama tahun anggaran 2024 hingga 2025.

Berdasarkan dokumen yang disebut disampaikan pelapor, anggaran tahap pertama tercatat sebesar Rp189.989.000. Selanjutnya tahap kedua sebesar Rp128.277.500, tahap ketiga Rp111.985.500, dan tahap keempat Rp159.658.680.

Jika seluruh nilai tersebut dijumlahkan, total anggaran yang dicantumkan dalam laporan mencapai Rp589.910.680.

Pelapor menyatakan bahwa sampai laporan tersebut dibuat, pembangunan gedung desa yang dimaksud belum selesai. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mereka meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain persoalan pembangunan gedung, laporan juga memuat sejumlah dugaan lain yang menurut pelapor perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.

Di antaranya adalah dugaan adanya persoalan administratif terkait kegiatan masyarakat, dugaan pungutan terhadap sejumlah pelaku usaha, serta persoalan transparansi pengelolaan dana yang berkaitan dengan kegiatan olahraga dan retribusi parkir pada 2024.

Pelapor juga menyinggung adanya pungutan tambahan dalam pengurusan pipil pajak yang disebut sebesar Rp2.500 untuk setiap SPPT. Selain itu, mereka mempertanyakan pembangunan paving di sejumlah wilayah RT serta perubahan fungsi Linmas menjadi Paspamdes.

Dugaan lain yang dicantumkan dalam laporan berkaitan dengan insentif RT dalam penyaluran SPPT. Pelapor juga mempersoalkan biaya yang disebut dikenakan dalam proses perubahan nama pada SPPT, yakni sebesar Rp50.000 untuk setiap SPPT.

Persoalan fasilitas keagamaan di lingkungan balai desa juga turut masuk dalam laporan. Pelapor menyebut adanya pembongkaran atau perubahan terhadap mushola di kawasan Balai Desa Duwet dalam rentang 2022 hingga 2026. Mereka juga mempertanyakan adanya permintaan sumbangan masyarakat untuk pembangunan fasilitas baru.

Pihak pelapor menyatakan seluruh dugaan tersebut telah disertai berkas pendukung dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk dipelajari.

Ketua LSM AMANAT SUARA RAKYAT Muhammad Faal mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada aparat penegak hukum.

“Kami melaporkan Kades Duwet Saudara Gogik. Ini dugaan tindak pidana korupsi. Kami serahkan sepenuhnya ke Kejaksaan untuk diaudit. Praduga tak bersalah tetap kami junjung tinggi,” ujar Muhammad Faal.

Laporan tersebut pada prinsipnya merupakan pengaduan masyarakat. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, diperlukan verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, klarifikasi pihak-pihak terkait, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga artikel ini disusun, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Duwet Gogik masih dilakukan. Pihak yang dilaporkan juga memiliki kesempatan memberikan penjelasan atau hak jawab apabila terdapat informasi dalam pemberitaan yang dinilai tidak sesuai.

Pemberitaan ini menempatkan seluruh dugaan sebagai materi laporan masyarakat, bukan sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana telah terbukti. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.