Polemik Nama Pukis Mantenan di Kediri, Somasi Pemilik Soto Mantenan Tuai Perhatian

KEDIRI – Perselisihan mengenai penggunaan nama usaha kuliner menjadi perhatian publik di Kediri. Pemilik usaha Soto Mantenan berinisial NA, melalui kuasa hukumnya Moh. Rofi'an, S.H., M.H., dikabarkan melayangkan somasi terbuka kepada seorang pedagang kue pukis berinisial SK yang menggunakan nama Pukis Mantenan pada gerobak dagangannya.

Persoalan tersebut berkaitan dengan penggunaan kata “Mantenan” yang dinilai oleh pihak Soto Mantenan memiliki keterkaitan dengan merek usaha mereka. Berdasarkan keterangan dalam materi pemberitaan, pihak Soto Mantenan menyebut mereknya telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor IDM001185514.

Pihak pemilik Soto Mantenan menilai penggunaan nama Pukis Mantenan berpotensi bersinggungan dengan hak atas merek yang mereka miliki. Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, diperlukan pemeriksaan terhadap cakupan perlindungan merek, jenis barang atau jasa yang dilindungi, serta kemungkinan timbulnya kebingungan di kalangan konsumen.

Pedagang Mengganti Nama Usaha

Setelah menerima somasi, SK disebut mengganti tulisan pada gerobak dagangannya dari Pukis Mantenan menjadi Pukis “KEMBANG ROSO”. Pedagang tersebut juga mengunggah video permintaan maaf melalui akun TikTok pribadinya.

Perubahan nama itu kemudian memunculkan respons dari pihak kuasa hukum Soto Mantenan. Dalam keterangan yang disampaikan dalam materi pemberitaan, pihak pengacara menilai video permintaan maaf tersebut memberikan kesan bahwa kliennya berada pada posisi yang dirugikan oleh tindakan pedagang tersebut.

Meski demikian, penilaian mengenai maksud maupun konteks video tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Tanpa memperoleh keterangan langsung dari SK, belum dapat dipastikan alasan lengkap di balik pembuatan video permintaan maaf maupun tanggapannya terhadap somasi yang diterima.

Peristiwa ini pun berkembang menjadi perbincangan mengenai posisi pelaku usaha kecil ketika menghadapi persoalan hukum, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan nama dagang dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pakar Hukum Soroti Batas Perlindungan Merek

Di tengah polemik tersebut, advokat Ikbal Sermaf, S.H., M.H., menyampaikan pandangan hukum mengenai penggunaan kata “Mantenan” sebagai bagian dari nama usaha kuliner.

Menurut pandangannya, keberadaan sertifikat merek memang memberikan hak tertentu kepada pemiliknya. Akan tetapi, hak tersebut harus dilihat berdasarkan ruang lingkup perlindungan yang tercantum dalam pendaftaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hak atas merek terdaftar sekaligus menetapkan sejumlah persyaratan mengenai merek yang dapat memperoleh perlindungan.

Dalam Pasal 20, terdapat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, antara lain karena tidak memiliki daya pembeda atau semata-mata menerangkan jenis, sifat, maupun karakteristik barang dan jasa. Ketentuan mengenai tanda yang telah menjadi milik umum juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Ikbal menilai penggunaan istilah yang dikenal dalam kehidupan masyarakat perlu dikaji secara cermat sebelum seseorang menyimpulkan bahwa penggunaannya oleh pelaku usaha lain merupakan pelanggaran.

Kata “Mantenan” dalam bahasa Jawa berkaitan dengan pernikahan atau hajatan pengantin. Istilah tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk menggambarkan makanan yang disajikan dalam suatu acara atau tradisi tertentu.

Meski demikian, status sebuah kata sebagai istilah umum tidak otomatis menghapus seluruh perlindungan atas merek yang memuat kata tersebut. Penilaiannya tetap bergantung pada karakter merek secara keseluruhan, unsur pembeda, barang atau jasa yang dilindungi, serta fakta hukum yang relevan.

Perbedaan Produk Perlu Menjadi Pertimbangan

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah perbedaan jenis usaha antara Soto Mantenan dan Pukis Mantenan. Soto merupakan makanan berat, sedangkan pukis termasuk produk kue atau jajanan.

Dalam sistem klasifikasi merek, makanan siap saji, jasa penyediaan makanan, dan produk makanan tertentu dapat memiliki klasifikasi yang berbeda sesuai karakter serta tujuan perlindungannya. Karena itu, penentuan kelas tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan anggapan bahwa satu usaha menjual makanan berat dan usaha lainnya menjual kue.

Perbedaan produk dapat menjadi salah satu faktor dalam menilai potensi kebingungan konsumen. Namun, perbedaan jenis makanan tidak serta-merta meniadakan kemungkinan sengketa merek. Pemeriksaan juga dapat mempertimbangkan kemiripan nama, reputasi merek, saluran pemasaran, serta hubungan antara barang dan jasa yang ditawarkan.

Ikbal mengajukan ilustrasi mengenai kemungkinan penggunaan kata Mantenan untuk produk lain, seperti puding atau jenang. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas dengan melihat apakah istilah yang digunakan benar-benar memiliki daya pembeda dan apakah penggunaannya berpotensi melanggar hak merek pihak lain.

Ilustrasi tersebut menjadi pengingat bahwa penilaian terhadap sengketa merek sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kesamaan satu kata, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan unsur yang relevan.

Konfirmasi kepada Pihak Terkait

Upaya konfirmasi kepada pihak Soto Mantenan melalui kuasa hukumnya, Moh. Rofi'an, telah dilakukan. Berdasarkan informasi yang tersedia, pihak kuasa hukum menyampaikan akan memberikan kabar lebih lanjut pada hari berikutnya. Hingga materi pemberitaan disusun, klarifikasi substantif mengenai dasar somasi tersebut belum diperoleh.

Keterangan dari SK juga diperlukan agar pemberitaan dapat memuat pandangan kedua pihak secara berimbang. Selain itu, pemeriksaan terhadap data resmi pendaftaran merek akan membantu memperjelas jenis barang atau jasa yang dilindungi dan cakupan hak yang dimiliki pemegang merek.

Kasus ini menjadi pengingat bagi pelaku UMKM untuk memperhatikan aspek hukum ketika menentukan nama usaha. Di sisi lain, pemilik merek juga perlu memahami bahwa perlindungan hukum memiliki batas dan penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi sengketa, penyelesaian melalui komunikasi, pemeriksaan dokumen merek, dan konsultasi hukum dapat menjadi langkah awal sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian, hak pemilik merek tetap dihormati tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lainnya.