Polres Kediri Kota Pecat Aiptu TDA, Kapolres: Keputusan Ini Bukan Spontan

KEDIRI – Polres Kediri Kota menunjukkan sikap tegas dalam menjaga integritas dan membersihkan internal institusi dari pelanggaran. Satu anggotanya, Aiptu TDA, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melanggar disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri.

Upacara PTDH digelar di halaman apel Mako Polres Kediri Kota, Jalan KDP Slamet Nomor 2, Kota Kediri, Senin (2/11/2026). Kapolres Kediri Kota, AKBP Kresno Wisnu Putranto, memimpin langsung jalannya upacara tersebut.

Sanksi pemecatan dijatuhkan kepada Aiptu TDA, yang sebelumnya menjabat sebagai Bintara di Polres Kediri Kota. Upacara dihadiri para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, serta seluruh personel Polres Kediri Kota. Kehadiran seluruh jajaran itu menjadi pengingat bahwa aturan berlaku bagi setiap anggota, apa pun pangkat dan jabatannya.

PTDH merupakan salah satu bentuk sanksi paling berat di lingkungan Polri. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh personel, tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai pesan bagi seluruh anggota.

Bukan Keputusan Spontan

Dalam amanatnya, AKBP Kresno Wisnu menegaskan bahwa pemecatan ini bukan keputusan yang diambil secara spontan. Menurutnya, langkah tersebut ditempuh melalui prosedur yang panjang, tahapan pemeriksaan mendalam, serta pertimbangan yang berlandaskan ketentuan hukum.

Penegasan itu penting untuk menjawab pertanyaan yang kerap muncul ketika institusi menjatuhkan sanksi berat, yakni apakah prosesnya telah dijalani dengan benar. Kapolres menyatakan bahwa setiap tahapan telah dilalui sesuai aturan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan PTDH memegang teguh tiga asas, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan bagi organisasi, dan keadilan dalam penerapan sistem penghargaan (reward) serta sanksi (punishment) bagi seluruh personel.

Asas kepastian hukum berarti setiap anggota mengetahui bahwa pelanggaran akan diproses menurut aturan yang jelas. Asas kemanfaatan bagi organisasi menunjukkan bahwa keputusan diambil demi menjaga kesehatan institusi secara keseluruhan. Sementara asas keadilan menegaskan bahwa anggota yang berprestasi layak dihargai, dan anggota yang melanggar layak menerima tindakan yang terukur.

Sisi Kemanusiaan

Meski tegas, Kapolres tidak menutupi bahwa memimpin upacara tersebut bukan hal mudah. “Sebagai manusia biasa, saya merasa berat dan sedih melaksanakan upacara ini, karena dampaknya bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada keluarga besarnya. Namun, keputusan ini telah melalui proses panjang dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya dalam amanat.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan disiplin tidak lepas dari sisi kemanusiaan. Sanksi pemecatan berdampak pada karier anggota yang bersangkutan, sekaligus pada keluarga yang menjadi bagian dari kehidupannya. Kendati demikian, institusi tetap harus menjalankan aturan demi menjaga marwah organisasi dan kepercayaan masyarakat.

Harapan Menjadi yang Terakhir

Kapolres Kresno Wisnu berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir di lingkungan Polres Kediri Kota. Ia meminta seluruh jajarannya mengambil hikmah dan menjadikannya sarana introspeksi diri, agar tetap menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta taat aturan.

“Jadikan peristiwa ini sebagai introspeksi dan cerminan bagi kita semua. Berusahalah menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan tugas secara profesional sesuai peraturan yang berlaku, sehingga ke depan tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran sekecil apa pun,” tegasnya.

Kalimat “pelanggaran sekecil apa pun” menunjukkan bahwa standar yang ditetapkan pimpinan tidak hanya menyasar pelanggaran berat. Seluruh personel diminta menjaga disiplin dalam setiap aspek tugas, sebab pelanggaran kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Seragam dan Kewenangan adalah Amanah

Menutup amanatnya, AKBP Kresno Wisnu mengingatkan bahwa seragam dan kewenangan yang melekat pada diri anggota Polri adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Setiap tindakan anggota, baik saat bertugas maupun di luar dinas, mencerminkan wajah institusi di mata masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan harapan bagi mantan anggotanya tersebut. Ia berharap Aiptu TDA dapat membenahi diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Harapan itu menunjukkan bahwa sanksi tegas tidak berarti pimpinan berhenti peduli pada nasib orang yang dijatuhi sanksi.

Penegakan Aturan Tanpa Pengecualian

Melalui upacara PTDH ini, Polres Kediri Kota menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku untuk semua personel tanpa pengecualian. Langkah tersebut diambil demi menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan sosok Polri yang profesional, berintegritas, serta makin dicintai masyarakat.

Sanksi PTDH ini sekaligus menjadi bukti bahwa Polri tidak menoleransi pelanggaran di tubuhnya sendiri. Dengan prosedur yang berdasar hukum, institusi berupaya memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada anggota maupun kepada publik yang menaruh harapan pada kinerja kepolisian.