Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden, Satu Lagi Masih Berstatus Saksi

JAKARTA – Kabar simpang siur soal penangkapan sejumlah jenderal polisi yang beredar dalam beberapa jam terakhir akhirnya terjawab. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak (illegal access) dengan sasaran Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.

Pengumuman itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam. Di hadapan awak media, Asep menjelaskan bahwa empat perwira tinggi sempat diambil keterangannya. Dari empat orang itu, tiga di antaranya kini berstatus tersangka.

Berbasis Penyelidikan Ilmiah

Menurut Asep, keputusan menetapkan tersangka tidak diambil secara tergesa-gesa. Penyidik, katanya, menggunakan pendekatan penyelidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, lalu menilai bahwa alat bukti yang terkumpul sudah mencukupi.

Dalam prosesnya, penyidik memeriksa 10 orang saksi dan 3 saksi ahli. Keterangan para saksi ahli itu menjadi salah satu bahan untuk menguatkan konstruksi perkara, khususnya soal aspek teknis penyadapan dan data elektronik.

Identitas Para Tersangka

Tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:

• Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
• Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri.
• Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, perwira tinggi keempat, Irjen Pol. Slamet Uliandi yang pernah menjabat Kepala Divisi TIK Mabes Polri, belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia masih menjalani pemeriksaan intensif dengan status saksi.

Diduga Berlangsung Setahun Lebih

Kabareskrim memaparkan bahwa aktivitas penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Artinya, dugaan praktik ini disebut berjalan lebih dari satu tahun sebelum terungkap.

Modus yang diduga dipakai adalah memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan milik Polri. Prosedur itu disebut dilakukan tanpa melalui mekanisme verifikasi resmi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Dengan kata lain, sistem yang semestinya dipakai untuk kepentingan hukum diduga digunakan di luar ketentuan.

Pemberitaan media lain menyebut Bareskrim juga mendalami sebuah sistem bernama LIMS dalam perkara ini. Lensa Indonesia melaporkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan Bareskrim sedang menelaah sistem tersebut.

Dugaan Upaya Hilangkan Jejak

Penyidik turut menemukan dugaan upaya menutupi perbuatan. Sekitar Oktober 2026, diduga ada perintah untuk menghapus berkas hasil penyadapan dari sistem komputer. Tujuannya, menurut Kabareskrim, untuk menghilangkan jejak digital.

Dugaan penghapusan data inilah yang membuat para tersangka juga dikaitkan dengan tindak pidana perusakan atau penghapusan informasi elektronik, selain penyadapan dan akses tanpa hak.

Sehari Sebelumnya, Masih Beraktivitas

Sehari sebelum pengumuman, Listyo Sigit masih tampil dalam kegiatan resmi. Harian Jogja memberitakan ia melakukan inspeksi mendadak ke koperasi kelurahan pada 2 November, sehari sebelum Bareskrim mengumumkan tiga tersangka. Fakta ini menggambarkan betapa cepatnya perkembangan kasus yang kemudian menyita perhatian publik.

Meluruskan Spekulasi

Penjelasan resmi Bareskrim sekaligus meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat soal dinamika pemeriksaan internal kepolisian dalam beberapa hari terakhir. Sebelum konferensi pers digelar, berbagai versi informasi beredar, termasuk soal jumlah dan identitas perwira yang diperiksa.

Dengan pengumuman ini, publik kini memiliki rujukan resmi: tiga orang berstatus tersangka dan satu orang masih diperiksa sebagai saksi.

Asas Praduga Tak Bersalah

Meski status tersangka sudah disematkan, proses hukum belum selesai. Para tersangka belum dinyatakan bersalah dan tetap memiliki hak untuk membela diri. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan melalui proses persidangan.

Kasus ini menjadi sorotan karena yang diduga menjadi target adalah kepala negara dan sejumlah pejabat, sementara pihak yang disangka melakukannya adalah perwira tinggi di institusi penegak hukum. Publik pun menunggu bagaimana penyidik membuktikan dugaan tersebut di pengadilan.